Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjanji akan melakukan pemisahan lembaga antara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Hal tersebut diungkapkan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno setelah nobar debat di Rumah Siap Kerja, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2019) malam. "Kami akan realisasikan itu [pemisahan Kemenkeu dan Ditjen Pajak] itu punya kemampuan meningkatkan sumber pendanaan, karena pemerintahan kita akan memisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak," katanya saat ditemui wartawan usai nobar. "Sehingga Ditjen Pajak jadi badan terpisah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugasnya meningkatkan tax rasio kita ke angka 15-16 persen. Itu yang jadi sumber pendanaan kita pada sektor pertahanan dan keamanan," lanjut Sandiaga. Sandiaga menilai hal tersebut menjadi salah satu terobosan baru. Selain itu yang diinginkan Prabowo-Sandiaga adalah kedaulatan negara di bidang laut dan udara lewat peningkatan anggaran tersebut "Dan yang tadi disampaikan Pak Prabowo, jika kita punya kedaulatan ekonomi, pangan, energi, dan air kita akan punya posisi tawar kuat. Memiliki posisi tawar yang kuat, jadi untuk tadi hubungan internasional bagaimana Indonesia bisa memainkan peran diplomasi, bukan karena Indonesia hanya negara yang baik ramah dan suka tersenyum. Tapi karena kita disegani. Itu yang kita harapkan," katanya. Rencana pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu ini sempat menjadi program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak awal periodenya. Nantinya, DJP bersama Direktorat Bea Cukai akan dijadikan satu lembaga yaitu Badan Penerimaan Negara (BPN) dan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Wacana yang sudah lama diucapkan itu baru mulai terdengar kembali saat ini. Salah satu pihak yang mendesaknya adalah DPR RI meskipun masih terhambat persetujuan Kemenkeu.

Baca selengkapnya di Tirto.id dengan judul "Prabowo-Sandi Akan Pisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak Jika Terpilih", https://tirto.id/prabowo-sandi-akan-pisahkan-kemenkeu-dan-ditjen-pajak-jika-terpilih-dkBK.

Follow kami di Instagram: tirtoid | Twitter: tirto.id

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjanji akan melakukan pemisahan lembaga antara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Hal tersebut diungkapkan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno setelah nobar debat di Rumah Siap Kerja, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2019) malam. "Kami akan realisasikan itu [pemisahan Kemenkeu dan Ditjen Pajak] itu punya kemampuan meningkatkan sumber pendanaan, karena pemerintahan kita akan memisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak," katanya saat ditemui wartawan usai nobar. "Sehingga Ditjen Pajak jadi badan terpisah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugasnya meningkatkan tax rasio kita ke angka 15-16 persen. Itu yang jadi sumber pendanaan kita pada sektor pertahanan dan keamanan," lanjut Sandiaga. Sandiaga menilai hal tersebut menjadi salah satu terobosan baru. Selain itu yang diinginkan Prabowo-Sandiaga adalah kedaulatan negara di bidang laut dan udara lewat peningkatan anggaran tersebut "Dan yang tadi disampaikan Pak Prabowo, jika kita punya kedaulatan ekonomi, pangan, energi, dan air kita akan punya posisi tawar kuat. Memiliki posisi tawar yang kuat, jadi untuk tadi hubungan internasional bagaimana Indonesia bisa memainkan peran diplomasi, bukan karena Indonesia hanya negara yang baik ramah dan suka tersenyum. Tapi karena kita disegani. Itu yang kita harapkan," katanya. Rencana pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu ini sempat menjadi program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak awal periodenya. Nantinya, DJP bersama Direktorat Bea Cukai akan dijadikan satu lembaga yaitu Badan Penerimaan Negara (BPN) dan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Wacana yang sudah lama diucapkan itu baru mulai terdengar kembali saat ini. Salah satu pihak yang mendesaknya adalah DPR RI meskipun masih terhambat persetujuan Kemenkeu.

Baca selengkapnya di Tirto.id dengan judul "Prabowo-Sandi Akan Pisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak Jika Terpilih", https://tirto.id/prabowo-sandi-akan-pisahkan-kemenkeu-dan-ditjen-pajak-jika-terpilih-dkBK.

Follow kami di Instagram: tirtoid | Twitter: tirto.id

Berita terbaru mengenai perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Beserta informasi pertumbuhan ekonomi juga penurunan keadaan ekonomi. 

 

 

KEADAAN KELAPA SAWIT SAAT INI

Pengamat diplomasi dan pertahanan Aditya Batara menyebut ada sejumlah hal yang dianggap mesti menjadi fokus utama kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam debat capres keempat Pilpres 2019, Sabtu (30/3) malam ini.

Aditya menyoroti permasalahan dinamika ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa (UE) terkait sawit. Hal ini disebut sangat penting bagi Indonesia, karena sawit merupakan satu komoditas utama.

"Perhatikan dinamika dengan UE terkait sawit. Ini ekonomi sangat substansial karena menyangkut lapangan pekerjaan sangat besar di Indonesia. Apa yang akan dilakukan paslon?" ucap Aditya di d'Consulate Restaurant, Sabtu (30/3) siang.


Uni Eropa sebelumnya menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman beresiko tinggi (high risk) terhadap deforestasi. Hal itu ditetapkan dalam kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) pada November 2018.

UE akan membatasi dan secara bertahap bakal menghapuskan penggunaan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) untuk biodiesel di Uni Eropa.

Selain itu, Aditya juga bakal menantikan kesadaran dan taktik para calon mengapitalisasi perang dagang Amerika Serikat dan China. Menurutnya, Indonesia harus mengambil banyak untung dari permasalahan dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu.

Ia juga menyoroti permasalahan Warga Negara Indonesia yang banyak terafiliasi dengan ISIS. Menurutnya, ISIS merupakan permasalahan lintas sektoral termasuk diplomasi.

UE akan membatasi dan secara bertahap bakal menghapuskan penggunaan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) untuk biodiesel di Uni Eropa. Topik ini dianggap perlu didiskusikan dalam debat keempat malam ini. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Merujuk data Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada Mei 2018, militan ISIS asal Indonesia yang masih di Suriah berjumlah 590 orang.

Sementara hasil riset International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) yang dirilis Juli 2018 menunjukkan sekitar 800 WNI tergabung ISIS, sekitar 183-300 orang kembali ke Indonesia.

"Ini mau diapain? Perlu hati-hati supaya bibit radikalisme dipotong ketika mereka kembali," tutur Aditya.

Indonesia dianggap juga memiliki peran sentral di kawasan ASEAN. Salah satunya disebabkan karena memiliki daerah paling luas dibandingkan negara tetangganya. "Indonesia harus lebih mengambil peran lebih kuat di ASEAN, seperti permasalahan di Myanmar. Indonesia menjadi natural leader karena badannya paling gede. Tapi apakah kekuatannya sebesar badannya?" ucap Aditya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Widodo-Maruf Amin Roosdinal Salim menyatakan Jokowi sudah menyiapkan beberapa diplomasi yang bakal ditawarkan kepada Indonesia untuk lima tahun mendatang. Salah satunya adalah penguatan diplomasi kawasan.

"Kami akan pertajam kawasan seperti di ASEAN. Khususnya apa? Kita bagaimana kayak rohingya itu harus tuntas. Kedua, jalur maritim seperti selat Malaka, Laut Cina Selatan itu harus betul-betul fair buat Indonesia," kata Roosdinal.

Dikutip dari CNN INDONESIA

Distribusi atau penyaluran pupuk ke daerah tak pernah luput dari masalah. Baru-baru ini, perkara tersebut membuat beberapa direksi PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang menyeret anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Bowo diduga terlibat dalam kasus suap penyewaan kapal milik PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), entitas cucu usaha Grup Humpuss, perusahaan milik Tomy Soeharto –ketua umum Partai Berkarya-- untuk mendistribusikan pupuk dari PT Pilog. Dalam kasus ini, Manajer Marketing PT HTK, Asty Winasti diduga memberikan suap kepada Bowo melalui orang suruhannya yang bernama Indung sebesar Rp221 juta dan 85.130 dolar AS lewat tujuh kali pemberian. Kedua orang ini pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, OTT KPK dalam kegiatan distribusi perusahaan pelat merah tersebut sebenarnya hanya puncak gunung es dari carut-marutnya sistem distribusi pupuk di Indonesia. Terutama dalam hal pupuk bersubsidi. Peneliti cum dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas mengatakan, distribusi pupuk bersubsidi adalah "lahan basah" mafia perdagangan pupuk untuk mengeruk keuntungan berlebihan di tengah penderitaan petani. Tak berlebihan bila Andreas menyebut bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi terkesan amburadul. Sebab, kata Andreas, meski telah memperketat pengawasan, tapi rantai distribusi pupuk dari hulu ke hilir tetap rawan terhadap praktik penyelewengan. “Perkiraan saya potential loss dari subsidi pupuk saat distribusi itu mencapai 40 persen,” kata Andreas saat dihubungi reporter Tirto, pada Jumat, 29 Maret 2019

Baca selengkapnya di Tirto.id dengan judul "Carut-Marut Distribusi Pupuk Subsidi di Balik Kasus Suap Bowo Sidik", https://tirto.id/carut-marut-distribusi-pupuk-subsidi-di-balik-kasus-suap-bowo-sidik-dkx2.

Follow kami di Instagram: tirtoid | Twitter: tirto.id

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjanji akan melakukan pemisahan lembaga antara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Hal tersebut diungkapkan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno setelah nobar debat di Rumah Siap Kerja, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2019) malam. "Kami akan realisasikan itu [pemisahan Kemenkeu dan Ditjen Pajak] itu punya kemampuan meningkatkan sumber pendanaan, karena pemerintahan kita akan memisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak," katanya saat ditemui wartawan usai nobar. "Sehingga Ditjen Pajak jadi badan terpisah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugasnya meningkatkan tax rasio kita ke angka 15-16 persen. Itu yang jadi sumber pendanaan kita pada sektor pertahanan dan keamanan," lanjut Sandiaga. Sandiaga menilai hal tersebut menjadi salah satu terobosan baru. Selain itu yang diinginkan Prabowo-Sandiaga adalah kedaulatan negara di bidang laut dan udara lewat peningkatan anggaran tersebut "Dan yang tadi disampaikan Pak Prabowo, jika kita punya kedaulatan ekonomi, pangan, energi, dan air kita akan punya posisi tawar kuat. Memiliki posisi tawar yang kuat, jadi untuk tadi hubungan internasional bagaimana Indonesia bisa memainkan peran diplomasi, bukan karena Indonesia hanya negara yang baik ramah dan suka tersenyum. Tapi karena kita disegani. Itu yang kita harapkan," katanya. Rencana pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu ini sempat menjadi program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak awal periodenya. Nantinya, DJP bersama Direktorat Bea Cukai akan dijadikan satu lembaga yaitu Badan Penerimaan Negara (BPN) dan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Wacana yang sudah lama diucapkan itu baru mulai terdengar kembali saat ini. Salah satu pihak yang mendesaknya adalah DPR RI meskipun masih terhambat persetujuan Kemenkeu.

Baca selengkapnya di Tirto.id dengan judul "Prabowo-Sandi Akan Pisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak Jika Terpilih", https://tirto.id/prabowo-sandi-akan-pisahkan-kemenkeu-dan-ditjen-pajak-jika-terpilih-dkBK.

Follow kami di Instagram: tirtoid | Twitter: tirto.id

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjanji akan melakukan pemisahan lembaga antara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Hal tersebut diungkapkan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno setelah nobar debat di Rumah Siap Kerja, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2019) malam. "Kami akan realisasikan itu [pemisahan Kemenkeu dan Ditjen Pajak] itu punya kemampuan meningkatkan sumber pendanaan, karena pemerintahan kita akan memisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak," katanya saat ditemui wartawan usai nobar. "Sehingga Ditjen Pajak jadi badan terpisah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugasnya meningkatkan tax rasio kita ke angka 15-16 persen. Itu yang jadi sumber pendanaan kita pada sektor pertahanan dan keamanan," lanjut Sandiaga. Sandiaga menilai hal tersebut menjadi salah satu terobosan baru. Selain itu yang diinginkan Prabowo-Sandiaga adalah kedaulatan negara di bidang laut dan udara lewat peningkatan anggaran tersebut "Dan yang tadi disampaikan Pak Prabowo, jika kita punya kedaulatan ekonomi, pangan, energi, dan air kita akan punya posisi tawar kuat. Memiliki posisi tawar yang kuat, jadi untuk tadi hubungan internasional bagaimana Indonesia bisa memainkan peran diplomasi, bukan karena Indonesia hanya negara yang baik ramah dan suka tersenyum. Tapi karena kita disegani. Itu yang kita harapkan," katanya. Rencana pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu ini sempat menjadi program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak awal periodenya. Nantinya, DJP bersama Direktorat Bea Cukai akan dijadikan satu lembaga yaitu Badan Penerimaan Negara (BPN) dan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Wacana yang sudah lama diucapkan itu baru mulai terdengar kembali saat ini. Salah satu pihak yang mendesaknya adalah DPR RI meskipun masih terhambat persetujuan Kemenkeu.

Baca selengkapnya di Tirto.id dengan judul "Prabowo-Sandi Akan Pisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak Jika Terpilih", https://tirto.id/prabowo-sandi-akan-pisahkan-kemenkeu-dan-ditjen-pajak-jika-terpilih-dkBK.

Follow kami di Instagram: tirtoid | Twitter: tirto.id